peristiwa-peristiwa pada masa orde baru

1.      Tritura (tri tuntutan rakyat)

Aksi yang di lakukan oleh Gerakan 30 September segera diketahui oleh masyarakat bahwa PKI terlibat di dalamnya. Oleh karena itu banyak elemen masyarakat yang melakukan demonstrasi menuntut kepada pemerintah untuk membubarkan PKI dan ormasnya. Akan tetapi pemerintah tidak segera mengambil tindakan yang tegas terhadap PKI.

Pada tanggal 10 Januari 1966 KAMI dan KAPPI mempelopori kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam front Pancasila mendatangi DPR-GR menuntut Tritura. Adapun tuntutan tersebut adalah :

a.     Pembubaran PKI

b.     Pembersiahan kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI

c.      Penurunan harga/perbaikan ekonomi

Ketiga tuntutan diatas menginginkan perubahan di bidang politik, yakni pembubaran PKI besrta ormasnya dan pembersihan kabinet dari unsur G 3o S/PKI. Selain itu juga keinginan adanya perubahanekonomi yakni penurunan harga.

2.     Surat Perintah Sebelas Maret

Aksi untuk menentang terhadap G 30 S/PKI semakin meluas menyebabkan pemerintah merasa tertekan. Olekh karena itu setelah melakukan pembicaraan dengan beberapa anggota kabinet dan perwira ABRI di istana Bogor pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Sukarno akhirnya menyetujui memberikan perintah kepada Letnan Jendral Suharto sebagai Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Surat mandat ini terkenal dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (supersemar).

3.     Sidang Umum MPRS

Sidang Umum IV MPRS yang di selenggarakan pada tanggal 17 Juni 1966 telah menghasilkan beberapa ketetapan yang dapat memperkokoh tegaknya orde baru antara lain sebagai berikut :

a.     Ketetapan MPRS No. IX tentang pengukuhan Surat Perintah Sebelas Maret.

b.     Ketetapan MPRS No. XXV tentang Pembubaran PKI dan ormasnya serta larangan menyebar ajaran marxisme- komunisme Indonesia.

c.      Ketetapan MPRS No. XXIII tentang Pembaruan Landasan Kebijakan Ekonomi, keungan, dan Pembangunan.

d.     Ketetapan MPRS No. XIII tentang Pembentukan Kabinet Ampera yang di tugaskan kepada Pengemban tap MPRS no. IX.

4.     Nawaksara

MPRS meminta pertanggungjawaban terhadap Presiden Sukarno dalam sidang umum MPRS 1966 atas terjadinya pemberontakan G30S/PKI, kemerosotan ekonomi dan moral. Untuk memenuhi permintaan MPRS tersebut maka presiden Sukarno menyampaikan amantnya pada tanggal 22 Juni 1966 yang berjudul Nwaksara (sembilan pasal). Amanat tersebut oleh MPRS dipandang tidak memenuhi harapan rakyat.

Oleh karena itu pada tanggal 10 Januari 1966 Presiden Sukarno memberikan pelengkap Nawaksara. Akan tetapi isisnya juga tidak bisa memuaskan banyak pihak. Pada tanggal 22 Februari 1967 Presiden Sukarno menyerahkan kekuasaan kepada pengemban ketetapan MPRS No. IX, Jendral Suharto. Peristiwa penyerahan kekuasaan yang di lakauakan atas prakarsa Presiden Soekarno ini merupakan peristiwa penting dalam upaya mengatasi situasi konflik pada waktu itu. Penyerahan kekuasaan ini ternyata mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat umum dan ABRI.

5.     Politik Luar Negeri

Politik luar negeri Indonesia pada masa yang condong kepada salah satu blok. Pada msa Demokrasi Terpimpin merupakan pengalaman pahit bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu orde baru bertekad untuk mengoreksi bentuk-bentuk penyelewengan politik luar negeri Indonesia pada masa orde lama.

Memihak kepada salah satu blok dinyatakan salah oleh MPRS. Indonesia harus kembali ke politik luar negeri yang bebas dan aktif serta tidak memencilkan diri. Landasan kebijakan politik luar negeri : Tap No. XII/ MPRS / 1966. Menurut rumusan MPRS bahwa politik luar negeri RI mengabdiakn diri kepada kepentingan nasional.

Untuk mewujudkan politik luar negeri yang aktif dan bebas dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a.     Menghentikan politik konfrontasi dengan malaisia setelah di tanda tanganinya persetujuan pada tanggal 11 agustus 1966, sejak 31 agustus1967 kedua pemerintah telah membuka hubungan.

b.     Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 september 1966.

c.      Indonesia ikut memprakarsai terbentuknya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967.

6.     Pemilihan Umum

Pemilihan umum pada masa orde baru pertama kali 3 Juli 1971. Pada waktu itu pemilu menggunakan sistem distrik, distrik yaitu partai-partai harus memeperebutkan perwakilan yang d sediakan untuk suatu daerah.

Pemilu tahun 1977 diikuti 10 kontestan, yaitu : PKRI, NU, Parmusi, Parkindo, Murba, PNI, dan Golkar. Pemilu berikutnya pada tanggal 2 Meia 1977 diikuti 3 organisasi yaitu : PPP, Golkar, dan PDI. Selanjutnya pemuli-pemilu di Indonesia selama orde baru selalu di menangkan oleh partai Golkar (golongan karya).

7.     Sidang MPR Tahun 1973

Dengan pemilu I 1971, maka untuk pertama kali RI mempunayai MPR tetap, yaitu bukan MPRS. Pimpinan MPR dan DPR hasil pemilu I adalah idham chalid. Selanjutnya MPR ini mengadakan sidang pada bulan Maret 1973 yang menghasilkan beberapa keputusan yang diantaranya sebagai berikut :

a.     Tap IV /MPR /73 tentang garis besar haluan negara sebagai pengganti manipol.

b.     Tap IX /MPR /73 tentang pemilihan Jendral Soeharto sebagai presiden RI.

c.      Tap XI /MPR /73 tentang pemilihan Sri Sultan Hamengkubuwana IX sebagai wakil presiden RI.

Denagn demikian RI telah memiliki presiden dan wakil presiden sesuai dengan amanat UUD 1945.