fungsi internet

Fungsi internet secara sederhana yaitu sebagai media komunikasi, akses informasi, berbagi sumber daya atau data, dalam hal ini berarti dengan internet bisa menyiarkan dan mengakses secara langsung baik berita informasi dan bertukar data dengan akses internet online ke seluruh penjuru dunia tanpa ada batasan wilayah geografis dari setiap penggunanya. Internet bisa diibaratkan seperti komputer yang saling berbicara satu sama lain dan juga bisa bertukar data secara langsung setelah komputer terhubung pada jaringan internet menggunakan TCP/IP.

Kegunaan internet dari waktu ke waktu semakin dibutuhkan oleh berbagai element masyarakat maupun badan usaha untuk berbagai kebutuhan yang disesuaikan, baik untuk meningkatkan produktivitas ataupun sarana bertukar data dan juga akses informasi maupun sarana hiburan online yang sangat lengkap. Berbagai media cetak sudah banyak yang beralih ke media online dalam memberikan berita dan informasi. Kegunaan internet juga dirasakan dalam transportasi, seperti kemudahan dalam pembelian dan informasi harga tiket kereta api ataupun tiket pesawat terbang sudah bisa dibeli secara online, dan berlaku juga untuk berbagai hal lainnya semakin memudahkan tentunya dengan kehadiran internet dan kegunaannya akan terus berkembang semakin banyak dalam memenuhi tuntutan para penggunanya.

Pada tahun 1969 Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam proyek ARPA - ARPANET (Advanced Research Project Agency Network) melakukan demontrasi bagaimana bisa melakukan komunikasi tanpa batasan jarak (jarak tak terhingga) melalui saluran telepon menggunakan hardware dan software komputer berbasis Sistem Operasi UNIX. Pada proyerk ARPANET tersebut setelah dirancang bentuk jaringan dengan standarisasi kehandalan dan seberapa besar informasi dapat dipindahkan untuk saling berbagi maka terbentuklah sebuah protokol baru yang dikenal TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

Tujuan semula dari proyek ARPANET sebenarnya hanya terbatas pada keperluan militer saja, pada waktu itu sistem jaringan komputer yang dibuat untuk menghubungkan komputer pada daerah/wilayah vital.

ARPANET pada tahun 1969 awalnya hanya menghubungkan 4 situs saja diantaranya yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah menjadi jaringan secara terpadu. Lalu pada bulan Oktober 1972 ARPANET diperkenalkan secara umum dan tidak lama kemudian berkembang sangat pesat di seluruh wilayah sampai ARPANET kesulitan dalam mengaturnya. Maka ARPANET di pecah menjadi dua bagian yaitu "MILNET" untuk keperluan militer dan ARPANET yang lebih kecil dalam keperluan non-militer. Seiring waktu gabungan antara kedua jaringan tersebut dikenal masyarakat luas dengan nama DARPA Internet dan kemudian disederhanakan lagi menjadi Internet yang seperti sekarang ini kita kenal. Istilah internet pertama kali digunakan pada tahun 1982 dengan perkembangan name server yang memungkinkan para pengguna dapat terhubung kepada suatu host tertentu.

negara berkembang

Negara berkembang adalah sebuah negara dengan rata - rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan dengan norma global. Istilah ini mulai menyingkirkan Dunia Ketiga, sebuah istilah yang digunakan pada masa Perang Dingin.

Perkembangan mencakup perkembangan sebuah infrastruktur modern (baik secara fisik maupun institusional) dan sebuah pergerakan dari sektor bernilai tambah rendah seperti agrikultur dan pengambilan sumber daya alam. Negara maju biasanya memiliki sistem ekonomi berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menahan sendiri.

Penerapan istilah 'negara berkembang' ke seluruh negara yang kurang berkembang dianggap tidak tepat bila kasus negara tersebut adalah sebuah negara miskin, yaitu negara yang tidak mengalami pertumbuhan situasi ekonominya, dan juga telah mengalami periode penurunan ekonomi yang berkelanjutan.

negara maju

Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif  tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Kebanyakan negara dengan GDP per kapita tinggi dianggap negara berkembang. Namun beberapa negara telah mencapai GDP tinggi melalui eksploitasi sumber daya alam (seperti Nauru melalui pengambilan phosphorus) tanpa mengembangkan industri yang beragam dan ekonomi berdasarkan jasa tidak dianggap memiliki status 'maju'.

Pengamat dan teoritis melihat alasan yang berbeda mengapa beberapa negara (dan lainnya tidak) menikmati perkembangan ekonomi yang tinggi. Banyak alasan menyatakan perkembangan ekonomi membutuhkan kombinasi perwakilan pemerintah (atau demokrasi), sebuah model ekonomi pasar bebas, dan sedikitnya atau ketiadaan korupsi. Beberapa memandang negara kaya menjadi kaya karena eksploitasi dari negara miskin di masa lalu, melalui imperialisme dan kolonialisme, atau di masa sekarang, melalui proses globalisasi.

peristiwa-peristiwa pada masa orde baru

1.      Tritura (tri tuntutan rakyat)

Aksi yang di lakukan oleh Gerakan 30 September segera diketahui oleh masyarakat bahwa PKI terlibat di dalamnya. Oleh karena itu banyak elemen masyarakat yang melakukan demonstrasi menuntut kepada pemerintah untuk membubarkan PKI dan ormasnya. Akan tetapi pemerintah tidak segera mengambil tindakan yang tegas terhadap PKI.

Pada tanggal 10 Januari 1966 KAMI dan KAPPI mempelopori kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam front Pancasila mendatangi DPR-GR menuntut Tritura. Adapun tuntutan tersebut adalah :

a.     Pembubaran PKI

b.     Pembersiahan kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI

c.      Penurunan harga/perbaikan ekonomi

Ketiga tuntutan diatas menginginkan perubahan di bidang politik, yakni pembubaran PKI besrta ormasnya dan pembersihan kabinet dari unsur G 3o S/PKI. Selain itu juga keinginan adanya perubahanekonomi yakni penurunan harga.

2.     Surat Perintah Sebelas Maret

Aksi untuk menentang terhadap G 30 S/PKI semakin meluas menyebabkan pemerintah merasa tertekan. Olekh karena itu setelah melakukan pembicaraan dengan beberapa anggota kabinet dan perwira ABRI di istana Bogor pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Sukarno akhirnya menyetujui memberikan perintah kepada Letnan Jendral Suharto sebagai Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah. Surat mandat ini terkenal dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (supersemar).

3.     Sidang Umum MPRS

Sidang Umum IV MPRS yang di selenggarakan pada tanggal 17 Juni 1966 telah menghasilkan beberapa ketetapan yang dapat memperkokoh tegaknya orde baru antara lain sebagai berikut :

a.     Ketetapan MPRS No. IX tentang pengukuhan Surat Perintah Sebelas Maret.

b.     Ketetapan MPRS No. XXV tentang Pembubaran PKI dan ormasnya serta larangan menyebar ajaran marxisme- komunisme Indonesia.

c.      Ketetapan MPRS No. XXIII tentang Pembaruan Landasan Kebijakan Ekonomi, keungan, dan Pembangunan.

d.     Ketetapan MPRS No. XIII tentang Pembentukan Kabinet Ampera yang di tugaskan kepada Pengemban tap MPRS no. IX.

4.     Nawaksara

MPRS meminta pertanggungjawaban terhadap Presiden Sukarno dalam sidang umum MPRS 1966 atas terjadinya pemberontakan G30S/PKI, kemerosotan ekonomi dan moral. Untuk memenuhi permintaan MPRS tersebut maka presiden Sukarno menyampaikan amantnya pada tanggal 22 Juni 1966 yang berjudul Nwaksara (sembilan pasal). Amanat tersebut oleh MPRS dipandang tidak memenuhi harapan rakyat.

Oleh karena itu pada tanggal 10 Januari 1966 Presiden Sukarno memberikan pelengkap Nawaksara. Akan tetapi isisnya juga tidak bisa memuaskan banyak pihak. Pada tanggal 22 Februari 1967 Presiden Sukarno menyerahkan kekuasaan kepada pengemban ketetapan MPRS No. IX, Jendral Suharto. Peristiwa penyerahan kekuasaan yang di lakauakan atas prakarsa Presiden Soekarno ini merupakan peristiwa penting dalam upaya mengatasi situasi konflik pada waktu itu. Penyerahan kekuasaan ini ternyata mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat umum dan ABRI.

5.     Politik Luar Negeri

Politik luar negeri Indonesia pada masa yang condong kepada salah satu blok. Pada msa Demokrasi Terpimpin merupakan pengalaman pahit bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu orde baru bertekad untuk mengoreksi bentuk-bentuk penyelewengan politik luar negeri Indonesia pada masa orde lama.

Memihak kepada salah satu blok dinyatakan salah oleh MPRS. Indonesia harus kembali ke politik luar negeri yang bebas dan aktif serta tidak memencilkan diri. Landasan kebijakan politik luar negeri : Tap No. XII/ MPRS / 1966. Menurut rumusan MPRS bahwa politik luar negeri RI mengabdiakn diri kepada kepentingan nasional.

Untuk mewujudkan politik luar negeri yang aktif dan bebas dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a.     Menghentikan politik konfrontasi dengan malaisia setelah di tanda tanganinya persetujuan pada tanggal 11 agustus 1966, sejak 31 agustus1967 kedua pemerintah telah membuka hubungan.

b.     Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 september 1966.

c.      Indonesia ikut memprakarsai terbentuknya ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967.

6.     Pemilihan Umum

Pemilihan umum pada masa orde baru pertama kali 3 Juli 1971. Pada waktu itu pemilu menggunakan sistem distrik, distrik yaitu partai-partai harus memeperebutkan perwakilan yang d sediakan untuk suatu daerah.

Pemilu tahun 1977 diikuti 10 kontestan, yaitu : PKRI, NU, Parmusi, Parkindo, Murba, PNI, dan Golkar. Pemilu berikutnya pada tanggal 2 Meia 1977 diikuti 3 organisasi yaitu : PPP, Golkar, dan PDI. Selanjutnya pemuli-pemilu di Indonesia selama orde baru selalu di menangkan oleh partai Golkar (golongan karya).

7.     Sidang MPR Tahun 1973

Dengan pemilu I 1971, maka untuk pertama kali RI mempunayai MPR tetap, yaitu bukan MPRS. Pimpinan MPR dan DPR hasil pemilu I adalah idham chalid. Selanjutnya MPR ini mengadakan sidang pada bulan Maret 1973 yang menghasilkan beberapa keputusan yang diantaranya sebagai berikut :

a.     Tap IV /MPR /73 tentang garis besar haluan negara sebagai pengganti manipol.

b.     Tap IX /MPR /73 tentang pemilihan Jendral Soeharto sebagai presiden RI.

c.      Tap XI /MPR /73 tentang pemilihan Sri Sultan Hamengkubuwana IX sebagai wakil presiden RI.

Denagn demikian RI telah memiliki presiden dan wakil presiden sesuai dengan amanat UUD 1945.